Aku dan nilai perjuangan dasar

Tulisan ini pada awalnya adalah catatan kecil saya saat bergulat dengan pemikiran Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gorontalo pada periode waktu 2006-2010. Catatan kecil itu kemudian saya tuliskan sebagai catatan pengantar saat saya berencana menulis buku tentang: "Menyoal Epistemologi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan". Walau dengan ide sederhana, naskah buku itu berhasil saya rampungkan dalam waktu 2 bulan, dan wal hasil tidak jadi terbit karena persoalan budget yang kurang. Ditambah lagi saya akhirnya menjadi kurang percaya diri untuk menerbitkannya

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Kamis, 06 Juli 2017

Buton Utara dan Gagasan Masyarakat Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Basic Society): Catatan atas Kuliah Umum Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA

Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA



Beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 30 Agustus 2012, bertempat di Baruga Andi Pangerang Petarani Universitas Hasanuddin, berlangsung penyambutan mahasiswa baru program magister (S2) dan Doktoral (S3) angkatan 2012 oleh direktur Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Acara tersebut diisi dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA. Kuliah umum tersebut mengetengahkan tema yang sangat menarik yakni diskursus mengenai Membangun Human Capital Menuju Knowledge-Based Society (KBS). Sebagai mahasiswa baru di program magister, tentunya tema ini menjadi sangat relevan untuk dipahami. Sebab sudah seyogyanya cita seorang magister itu menjadi masyarakat berbasis pengetahuan atau lebih tepatnya sebagai ilmuwan atau profesi apa saja yang bertindak atas dasar ilmu pengetahuan.
            Prof. Basri Hasanuddin dalam kuliahnya mengutip Michael E. Potter yang membagi lima kategori basic resource (sumber dasar) yang memengaruhi competitive advantage of nations (daya saing suatu bangsa)   yakni: 1) Mineral Resource, yakni ketersediaan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia, 2) Technology Resource, yakni penguasaan dan pemanfaatan tekhnologi, 3) Human Resource, yakni terpenuhinya sumber daya manusia, 4) Knowledge Resource, yakni sumber pengetahuan, 5) Firma Infrastructure, yakni ketersediaan infrastruktur
Kelima faktor ini hanya merupakan sumber dasar yang dapat mendorong meningkatnya daya saing suatu bangsa. Masih banyak faktor lain yang merupakan faktor inti yang berperan mengelola based resource yang disebutkan di atas.  Prof. Basri menyebut negara-negara Eropa telah mampu menerapkan sistem masyarakat berbasis pengetahuan sehingga negara-negara Eropa lebih maju dari pada Indonesia yang sementara merangkak menuju konowledge-Based Society (KBS). Terdapat beberapa ciri KBS yang disebutkan oleh Prof. Basri yakni: 1) masyarakat telah memiliki a higher standard education (standar pendidikan tinggi) dan tenaga kerja yang merupakan Knowledge Workers (k-workes). 2) sektor industri telah menghasilkan produk dengan Integrated Artificial Intelegence. Artinya bahwa suatu produk itu menggambarkan ketinggian ilmu pengetahuan suatu masyarakat. Di awal kuliahnya Prof. Basri mengutip pertanyaan B.J Habibie ketika berceramah di Baruga A.P. Petarani: “mengapa harga mobil Mecedes lebih mahal dari pada harga mobil fortuner misalnya?” Maka  jawabannya adalah karena merek Mercedes menggambarkan ketinggian karya ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dibanding mobil Fortuner misalnya.
Hal ini juga mengingatkan saya pada teroi rasial dalam bukunya Murthada Muthahhari Masyarakat dan Sejarah; Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya. Teori itu menjelaskan adanya ras-ras tertentu yang menyebabkan kemajuan sejarah. Ras-ras itu adalah ras yang mampu menciptakan budaya dan peradaban, sementara ras lainnya tidak memiliki bakat-bakat seperti itu. Tentunya ras yang peduli terhadap seni, filsafat dan budaya akan terlibat dalam kerja-kerja canggih yang membutuhkan ketinggian pikir dan rasa, sementara ras yang tidak peduli dengan ilmu pengetahuan akan terlibat pada kerja-kerja kasar yang tidak membutuhkan ketinggian pikir dan rasa (Muthahari, 1995:208). Banyak ciri yang di bahas oleh Prof. Basri, namun dalam tulisan ini, saya hanya menyebutkan dua hal sebagai bahan analisis.
Materi ini memang sangat menarik, kemudian penceramahnya pun memiliki kredibilitas yang tinggi. Namun kemudian di sela-sela ceramah yang begitu bertuah, terbayang dalam benak pikiranku mengenai ciri dan cita masyarakat Buton Utara sebagai masyarakat yang tentunya tidak ingin dikategorikan sebagai masyarakat buruh (proletar) yang hanya bisa terlibat pada kerja-kerja kasar dan melibatkan kekuatan otot. Apakah masyarakat Buton Utara telah mencirikan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society) atau minimal sedang bercita-cita menuju kultur pengetahuan seperti dikisahkan diatas?
Untuk menjawab pertanyaan diatas, tersedia tiga jawaban yakni: “Ya”, “Tidak”, dan “Mungkin”. Namun bagaimanapun alasannya, kita dapat memberikan pendapat untuk menguji kebenaran jawaban-jawaban diatas. Jawaban “Ya” adalah jawaban yang sangat optimis, percaya diri dan luhur untuk membela martabat daerah sendiri. Namun seberapa besarnya nilai-nilai heroik atau seberapa indahnya pilihan kata yang digunakan untuk jawaban ini tentunya dalam kenyataannya tidak sepenuhnya benar. Untuk menyatakan bahwa masyarakat Buton Utara telah berbasis pengetahuan adalah sesuatu yang masih jauh dari kenyataan. Dalam masyarakat Buton Utara, dimana pengetahuan ilmiah belum begitu mewahana, sehingga basic masyarakatnya masih bersumber dari beragam bentuk. Yang dapat kita saksikan adalah citra fashion (modeling pakaian), kosmetik, Sophie Martin, yang merupakan efek citra globalisasi menjadi basis yang dominan terutama dikalangan “kelas mengengah yang bekerja dikantoran” dan ibu-ibu rumah tangga. Ciri masyarakat yang demikian adalah bentuk masyarakat yang tidak belajar dari berbagai fenomena kemajuan peradaban yang merupakan ciri masyarakat yang tidak berbasis pada pengetahuan. Kondisi ini membuat kita pesismis untuk meraih kemajuan kecuali dikemudian hari terjadi revolusi kesadaran masyarakat Buton Utara.
Jawaban kedua adalah “Tidak”. Jawaban ini adalah jawaban yang paling pesimistik. Namun seburuk apa pun kedengarannya sepertinya jawaban inilah yang paling dekat dengan kenyataan. Jawaban selanjutnya adalah “Mungkin”. Jawaban ini pula adalah jawaban yang paling cair untuk tidak menutup kemungkinan datangnya suatu zaman dimana masyarakat Buton Utara telah mewarisi kultur berbasis pengetahuan. Dimana minat baca telah meningkat, telah digairahkan oleh penemuan dan diskusi-diskusi ilmiah, laboratorium telah berdiri dan tidak hanya menjadi tempat praktikum namun menjadi pusat penemuan. Namun apakah bahasa ini terlalu “romantis” untuk diseriusi pencapaiannya? Saya pikir akan muncul pemikiran demikian, namun munculnya pikiran ini juga adalah bagian dari ciri individu yang tidak bercita menuju masyarakat berbasis pengetahuan (Knowledge-Basic Society).
Kemajuan akan sangat mungkin jika seluruh aktivitas masyarakat didasarkan pada pola ilmu pengetahuan. Misalnya seperti petani yang didik untuk menerapakan tekhnologi pertanian yang dapat menghasilkan berbagai produk pertanian sebagai komoditi yang dapat menjadi ciri khas Buton Utara, Nelayan berbasis Teknologi, pemadam kebakaran yang dilatih untuk disiplin dan dapat menggunakan teknologi, sehingga dapat bekerja secara lebih baik, dll. Namun, kantor camat di Kulisusu yang berlokasi dekat markas pemadam kebakaran Buton Utara tak dapat diselamatkan dari amarah si jago merah. Hal ini juga menunjukan rendahnya kinerja pemadam kebakaran di Buton Utara. Dalam hal politik di Buton Utara, jika didevinisikan sebagai ruang publik dapat dikatakan belum sepenuhnya baik, sebab dalam pelaksanaan pemerintahan, masih berlaku simbiosis mutualisme antara tim sukses pemenangan dengan pemerintahan terpilih. Tentunya pola ini mencederai “tubuh ruang publik” yang disebut politik, dan justru yang berlaku adalah pola-pola oikos (rumah tangga). Para demagog yang ditakutkan Aristoteles dalam sistem demokrasi akan tumbuh subur di lingkungan seperti ini. Para “donatur hitam” saat kampanye bermunculan untuk meminta imbalan dan memengaruhi kebijakan proyek pemerintah. Inilah kaum demagog yang sesungguhnya yakni para penghasut licik untuk memperoleh kepentingannya. Dalam kondisi seperti ini, korupsi menjadi pola yang wajar artinya tak lagi dilihat sebagai kejahatan melainkan kewajaran dan dibungkus dengan semiotika halus seperti istilah bagi hasil proyek, uang pelicin, logistik tim sukses, dll. padahal itu adalah bentuk penyogokan, pembengkakan anggaran dan lebih sering adalah minimalisir pengeluaran dalam pelaksanaan proyek untuk mendapatkan keuntungan besar, sehingga hasil proyek tidak maksimal. Pola-pola seperti ini adalah bentuk kejahatan korupsi, namun karena istilahnya telah diperhalus dan tumbuh dalam kultur yang latah, maka tindakan itu menjadi hal yang wajar dan tanpa dosa. Tak ada kesejahteraan rakyat jika pola-pola yang digunakan adalah demikian adanya.
Saya kemudian sepakat dengan kata Fritjof Capra, bahwa manusia sekarang sangat miskin persepsi karena mereka malas berefleksi. Yang berkembang adalah pemikiran kalkukatif—meminjam istilah Heidegger dalam buku Discourse on Thinking—yakni alam pikiran yang hanya berpikir semata-mata tentang statistik, keuntung dan kerugian. Di alam pikiran para demagog yang ada hanyalah pikiran bagaimana dapat memperoleh keuntungan besar dan bagaimana mencitrakan diri melalui bantuan-bantuan untuk masyarakat kecil misalnya, namun tak dilandasi oleh persepsi untuk membangun kesejahteraan rakyat lebih lanjut. Ide-ide kemajuan tidak mendapat tempat kecuali ide yang mendatangkan keuntungan finansial, inilah bentuk masyarakat berbasis korupsi. Untuk dapat keluar dari “lingkaran setan” ini, diperlukan strategi revolusioner dari seorang pemimpin melalui penegakan hukum yang berani. Dalam arti bahwa setiap pejabat yang terindikasi korupsi dan tindakan-tindakan amoral agar segera diturunkan dari jabatannya. Dengan demikian wibawah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.
Berikutnya adalah penerapan masyarakat berbasis pengetahuan untuk memberdayakan potensi dan kreativitas masyarakat dan tentunya dapat mengatasi kesenjangan pembangunan. Dan yang lebih penting dengan menerapkan basis pengetahuan ini adalah dapat merubah persepsi masyarakat yang gemar berbicara politik beralih pada perbincangan profesi, dari yang berfikir untung rugi dari APBD dan uangnya para calon dalam pemilu menuju logika untung rugi dalam hal produksi. Nalar produksi ini sebenarnya telah lama hidup  dalam masyarakat Buton Utara, namun karena rendahnya pendidikan, kemunculan otonomi daerah dan pelaksanaan demokrasi yang tidak sehat mengacaukan nalar produksi ini sebagai karya utama untuk pemenuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Tentunya dibutuhkan waktu yang panjang dan butuh keterlibatan berbagai ilmuwan dengan disiplin keilmuan yang berbeda-beda untuk dapat melakukan strategi ini.
Berkaca pada kemajuan di Pakistan, India, dan Iran semuanya dimulai dari pemanfaatan ilmu pengetahun melalui riset para ilmuwan dinegaranya. Namun agak berlebihan jika kita membandingkan Buton Utara dengan negera-negara tersebut, yang paling penting adalah kita dapat belajar dari pola yang mereka gunakan yakni pemanfaatan ilmuwan dan hasil-hasil risetnya. Sebuah kisah yang sangat mencerahkan mengenai Negara Pakistan dapat kita lihat dalam surat Ketua LIPI kepada Prof. Amien Rais dalam buku Selamatkan Indonesia; Agenda-agenda Mendesak Bangsa (2008:249-254), ceritanya begini: pada tahun 2000, Presiden Pervez Musharaf mengundang ilmuwan Kimia terkemuka Pakistan, Prof. Dr. Atthaur Rahman, beliau diminta kesediaannya untuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Pakistan. Apa jawab Atthaur Rahman? Dia menjawab: Are you serious on science Mr. President? Musharaf menjawab: Of course I’m serious! Atthaur Rahman kemudian mengatakan: “If you serious on science, then follow my policy! Mushaf kaget mendengar kata Atthaur Rahman itu dan minta penjelasan apa policy Atthaur Rahman sebagai menteri nantinya. Atthaur Rahman mengatakan: “First, goverment must increase higher education budget this year by 100%, thhen followed by 50% every years to come 5 years. Secondly, Goverment must increase research expenditure by 6000% and lastly, goverment must pay pakistan outstanding scientists four time higher than cabinet ministers!. If you agree with my policy, I’m ready to be your minister!”. Kemudian Presiden Musharaf menyetujui persyaratan di atas dan mengangkat Prof. Dr. Atthaur Rahman sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan di Pakistan. Dalam waktu lima tahun, terbukti bahwa ucapan Atthaur Rahman bukan hanya isapan jempol. Ilmu pengetahuan dan tekhnologi di Pakistan telah mendekati kemajuan India. Contoh ini sepertinya terlalu ideal dan tidak setara dengan Buton Utara, namun contoh yang paling setara adalah Kabupaten Bantaeng di propinsi Sulawesi Selatan.
Kabupaten Bantaeng dengan prinsip pembangunan berbasis tekhnologi dapat mempromosikan hasil pertanian yang unggul seperti buah-buahan, rumah sakit canggih, pariwisata yang indah, alat pemadam kebakaran yang dipesan dan dilatih oleh orang Jepang, bendungan air yang berbasis kajian lingkungan dan teknologi,dll. Sehingga dalam setiap produk dan pembangunan masyarakatnya memperlihatkan keterlibatan sains dan teknologi. Hal ini menjadi mungkin, sebab Kabupaten Bantaeng berkolerasi dengan para ilmuwan di Universitas Hasanuddin. Artinya bahwa Bupati Bantaeng memiliki dan mampu memberdayakan komunitas ilmuwan yang ada di Universitas Hasanuddin sebagai mitra dalam mewujudkan kemajuan di Bantaeng. Yang menarik adalah bahwa pola ini “hampir mirip” dengan policy yang ada di India dan di Pakistan seperti cerita Prof. Dr. Atthaur Rahman.

Hal lain yang tak dapat diabaikan dalam pembangunan berbasis sains dan teknologi adalah pembangunan berbasis lingkungan. Adalah Fritjof Capra yang selalu mengingatkan kita bahwa kehidupan di alam ini tidak berdiri sendiri, bahwa logika alam ada untuk manusia sebagai penguasa peradaban tidaklah tepat. Kehidupan ini adalah bagian dari planet dan alam semesta ini. Manusia tak boleh jadi penguasa atas alam melainkan harus bersahabat, sebab antara alam dan manusia adalah saling memberikan kehidupan. Kerusakan salah satunya akan menyebabkan rusaknya keseimbangan kehidupan. Pemahaman ini penting agar hutan kita tidak dirusak oleh meningkatnya industri, udara kita tak dirusak oleh pabrik-pabrik, juga air tidak tercemar oleh limbah industri, agar gunung tidak dirusak oleh para pengelolah tambang. Semuanya harus dikelolah dengan tetap memerhatikan dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dengan demikian, selain ilmuwan sains dan tekhnologi, perlu juga dilibatkan ilmuwan lingkungan, sosial dan budaya yang dapat merumuskan dengan baik pola perawatan lingkungan hidup di Buton Utara. Artinya, jika sumber daya manusia di Buton Utara belum memadai, dapat dilibatkan ilmuwan dari berbagai tempat atau negara untuk membelajarkan kita tekhnik-tekhnik dan prosedur-prosedur yang ilmiah. Kita harus belajar, sebab kita tak dapat mempekerjakan orang asing selamanya, melainkan mereka datang sebagai guru bagi kita. Cara ini juga dapat mengganti metode studi banding yang tidak jelas arahnya. Bukan kita yang pergi belajar, melainkan kita yang mengundang mereka sebagai “guru” di daerah kita. Namun kunci dari segalanya adalah kepedulian pemerintah kita terhadap pembangunan masyarakat dan daerah ini menuju kemajuan yang sebenar-benarnya kemajuan. Sebab apa pun konsep kita hanya akan menjadi dongen atau puisi, jika pemerintah memang tak perduli dan lebih mementingkan kemewahan hidup individu dan terpenuhinya finansial kelompoknya (pemerintahan berbasis korupsi).[]


Refleksi Pendidikan Kita

Nurlin Muhammad
















Setiap daerah yang memiliki perguruan tinggi dapat dikatakan memiliki pabrik manusia berkualitas yang dapat mendorong gerak perubahan sosial dalam masyarakat. Namun anehnya, universitas (sebagai pabrik kemanusiaan) yang diharapakn justru menciptakan banyak pengangguran terdidik. Di sinilah problematika kita yakni gagalnya seluruh elemen masyarakat untuk mentransfer nilai-nilai pendidikan ke dalam wilayah praksis. Kenapa bisa terjadi demikian? Apakah ada yang salah dalam pendidikan kita? Mungkin disini harus segera ditegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan pendidikan kita. Lantas apa yang meyebabkan terjadinya kesenjangan antara idealita dan realitas pendidikan kita?
Jawaban dari pertanyaan itu adalah orientasi pendidikan kita yang menyimpang dari konsep dasar pemanusiaan manusia. Justru orientasi pendidikan kita hari ini adalah menciptakan manusia-manusia kaya dan tidak mau hidup melarat. Artinya orientasi materil dan bukan orientasi peradaban nilai. Akibatnya pendidikan menjadi strata sosial baru dalam masyarakat atau menjadi identitas baru ditengah-tengah manusia. Saya teringat dengan perkataan Thariq Modanggu dalam buku “Perjumpaan Teologi dan Pendidikan”. Thariq mengatakan seperti ini “Ya Tuhan, hampir setiap saat hamba-Mu ini berjumpa dengan Guru, Dosen, Tentara, Dokter, Polisi, Jaksa, Hakim, Politisi, Wakil Rakyat, Pejabat, Penguasa, Wartawan, Kontraktor, Pengusaha, dan sebagainya. Tetapi seringkali hamba-Mu ini rindu berjumpa dengan manusia.[1]
Pernyataan ini sangat menggelitik dan dapat memancing perdebatan karena persoalan sepakat dan tidak sepakat. Namun bila kita mencoba membuang ke-Akuan kita, tentu pernyataan Thariq itu adalah bagian dari refleksi pendidikan dan etika kehidupan kita. Pendidikan sebagai proyek pemanusiaan manusia telah berganti menjadi kumpulan manusia-manusia pemburu kesenangan. Ketika kita mencoba bertanya kepada para pelaku pendidikan: “untuk apa anda duduk di bangku pendidikan?” Mungkin kita akan banyak menemukan jawaban seperti ini “agar masa depan kami menjadi cerah.” Nah, dengan cara apa pendidikan dapat menjamin masa depan anda? Jawabannya adalah dengan gelar yang diminati oleh dunia kerja. Dan dari kerja yang dihasilkan oleh gelar itu, kehidupan saya dapat lebih mapan. Kurang lebih seperti itulah kebanyakan tujuan kita berpendidikan. Oleh sebab itu, kita menjadi cenderung mencari jurusan yang menjanjikan dalam dunia kerja. Singkatnya pendidikan kita bertujuan material, sehingga menciptakan generasi “mandul” yang bertengger di pinggiran peradaban. Sejarawan tidak akan pernah mencatat manusia yang tidak dapat menciptakan apa-apa, oleh karena itu, kita terancam dalam golongan generasi-generasi yang hilang dari perjalanan masa (the lost generations).
Lantas apakah menjadi kaya, senang dan terhormat itu salah? Jawabannya tidak salah, hanya saja yang demikian itu tidak bermakna. Uang, jabatan, kekuasaan dan sebagainya adalah alat atau media yang tidak seharusnya menjadi lebih penting dari pada proyek pemanusiaan manusia. Seharusnya pendidikan kita mengambil peran yang serius terhadap proyek kemanusiaan itu, bukan menjadi media kekayaan bagi orang-orang tertentu. Pemanusiaan manusia ini adalah bagian dari proyek yang eksistensinya bertentangan dengan insting kekuasaan dan kesenangan semata. Mungkin karena faktor inilah, pemanusiaan manusia dalam kehidupan yang dihimpit oleh gesekan modernitas beserta segala kebutuhan yang ada, menjadi proyek yang tidak banyak diminati. Memanusiakan manusia dalam pendidikan adalah pengajaran tentang nilai-nilai pengetahuan sebagai titik sentral atau tujuan utama dalam berpendidikan bukan pada materi atau sejenisnya. Sehingga tujuan praksis dari pendidikan adalah memuaskan rasa ingin tahu akan kedalaman ilmu pengetahuan. Menurut Murthada Muthahari, seperti yang dikutip oleh Thariq Modanggu, bahwa dasar dari ras manusia itu adalah pengetahuan dan agama.[2]
Pengajaran akan nilai-nilai pengetahuan itu belum selesai hanya dalam tujuan semata. Tetapi menjadi orientasi dan mengalir dalam pandangan hidup yang tercermin dalam etika pengajaran, kebebasan intelektual dan kehausan akan ilmu pengetahuan. Dengan demikian setiap mahasiswa dan dosen akan sibuk belajar bersama, berdiskusi, berdebat, dan saling memfasilitasi (bukan difasilitasi). Kecenderungan kita selama ini adalah mahasiswa menjadi pendengar ceramah yang setia. Sebab jika tidak setia akan berpengaruh pada nilai dan kelulusan mata kuliah bersangkutan. Hal ini bukan berarti mengajarkan untuk tidak disiplin, namun lebih dari itu, dosen dan mahasiswa seharusnya tidak membatasi diri pada proses perkuliahan saja, melainkan terlibat aktif dalam menggelar diskusi-diskusi bersama. Dalam suasana seperti ini, tidak ada individu yang lebih tahu, sebab hakekatnya pengetahuan manusia tidak ada yang sempurna secara totalitas. Sehingga gelar tidak lagi menjadi prioritas utama sebagai pembeda. Pembeda yang ada adalah siapa nara sumber dan siapa peserta diskusi yang saling bergantian satu sama lain (antara dosen dan mahasiswa). Saya tidak ingin kita mengulangi kesalahan iblis yang enggan bersujud kepada Adam hanya karena dia lebih senior dan terhormat.
Universitas Negeri Gorontalo yang telah memilih label “Universitas Pelopor Peradaban” sudah seharusnya menciptakan suasana akademis seperti yang digambarkan di atas. Transfer nilai-nilai peradaban tidak efektif jika hanya dilakukan dalam ruangan perkuliahan. Memang tradisi seperti ini akan menguras tenaga, pikiran, waktu dan material, namun disinilah ujian kesungguhan kita untuk melahirkan manusia-manusia berkualitas dan menjadikan kampus benar-benar sebagai “pelopor peradaban.”
Selain itu, UNG harus dapat mempertegas konsep peradaban apa yang diusungnya itu. Apakah peradaban barat atau justru mengkhusus ke penciptaan peradaban di Gorontalo. Jika peradaban Gorontalo yang diusung, seharusnya etika pengajaran kita mengacu pada nilai-nilai budaya masyarakat gorontalo, seperti halnya negeri China yang selalu mengacu pada etika Konfusianisme dan nilai-nilai budaya lainnya seperti Bhudisme dan Taoisme. Setahu saya budaya Gorontalo cenderung mengusung peradaban nilai dan bukan materi. Budaya Gorontalo banyak berbicara tentang nilai-nilai agama, persaudaraan, kekeluargaan, moralitas, dan kecerdasan. Hal ini dapat juga dilihat dari ilomata wopato (empat karya agung) yang menggambarkan penghargaan budaya Gorontalo terhadap nilai-nilai keluhuran budi pekerti dan ketinggian cipta kemanusiaan.
Kejelasan sasaran peradaban yang kita usung (pelopori) dapat mempengaruhi kejelasan tindakan yang diambil guna mencapai tujuan itu. Namun upaya keberadaban kita akan menjadi sangat “tabu” jika peradaban yang dipelopori itu menuai ketidak jelasan. Apabila UNG berkaca pada peradaban Gorontalo, seharusnya dimunculkan diskusi yang berhubugan dengan budaya Gorontalo, misalnya penciptaan Ilomata ke-lima. Dengan demikian setiap alumninya, yang akan menyebar keseluruh penjuru (baik Gorontalo maupun di lura Gorontalo) memiliki pedoman nilai dan tanggung jawab untuk merealisasikan moto almamaternya yakni “universitas pelopor peradaban”. Sepanjang peradaban yang dipelopori itu tidak jelas atau hanya kata-kata normatif saja, akan sulit rasanya untuk merealisasikannya. Justru yang ada adalah kebingungan untuk membedakan apakah moto UNG sebagai “universitas pelopor peradaban” adalah wujud kesadaran intelektual atau hanya berupa slogan yang memperindah “tumpukan” bangunan berupa kampus itu. Sekian.  




[1] Thariq Modanggu, Perjumpaan Teologi dan Pendidikan, (Cet. I, Jakarta Pusat: Qalam Nusantara, 2010), hlm. 119.
[2] Ibid, hlm. 120
luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com